Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”. Danau Maninjau sebagai salah satu kekayaan alam yang ada di Kabupaten Agam menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengelolaannya. Bahkan saat sekarang terjadi pencemaran yang sangat parah di Danau Maninjau. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Agam mengeluarkan produk hukum daerah terkait upaya pelestarian Danau Maninjau tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabup...
Kepastian hukum serta integritas proses dan hasil pemilu, merupakan tanda dari proses penyelenggaraa...
Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketat...
Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan dasar Konstitusi Negara Indonesia yaitu pada Pasal 1 ...
Sebelum menjadi negara, di Indonesia sudah terdapat keragaman antara daerah yang satu dengan daerah ...
Pegangkatan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pejabat (Pj) Gubernur...
Menelaah makna pemilihan umum (pemilu) serentak dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menegaska...
Sebagai salah satu ciri dari Negara Hukum (Recht Staat) adalah adanya suatu peradilan yang bebas dan...
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelelenggaraan pe...
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Ind...
Badan Pengawas Pemilu adalah suatu lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia, dalam dunia modern yang me...
Pemerintahan harus berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat. UndangUndang Dasar Negara Republik Indone...
Lalu Yanuar Pamungkas NIM 10220794 – 2014. Skripsi ini berjudul EVALUASI KINERJA KPU KABUPATEN PONOR...
Pasal 33 ayat 3 Undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkand...
Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemegang pemerintahan t...
Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketat...
Kepastian hukum serta integritas proses dan hasil pemilu, merupakan tanda dari proses penyelenggaraa...
Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketat...
Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan dasar Konstitusi Negara Indonesia yaitu pada Pasal 1 ...
Sebelum menjadi negara, di Indonesia sudah terdapat keragaman antara daerah yang satu dengan daerah ...
Pegangkatan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pejabat (Pj) Gubernur...
Menelaah makna pemilihan umum (pemilu) serentak dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menegaska...
Sebagai salah satu ciri dari Negara Hukum (Recht Staat) adalah adanya suatu peradilan yang bebas dan...
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelelenggaraan pe...
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Ind...
Badan Pengawas Pemilu adalah suatu lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia, dalam dunia modern yang me...
Pemerintahan harus berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat. UndangUndang Dasar Negara Republik Indone...
Lalu Yanuar Pamungkas NIM 10220794 – 2014. Skripsi ini berjudul EVALUASI KINERJA KPU KABUPATEN PONOR...
Pasal 33 ayat 3 Undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkand...
Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemegang pemerintahan t...
Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketat...
Kepastian hukum serta integritas proses dan hasil pemilu, merupakan tanda dari proses penyelenggaraa...
Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketat...
Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan dasar Konstitusi Negara Indonesia yaitu pada Pasal 1 ...